Pembangunan yang baik akan terselenggara apabila diawali dengan perencanaan yang baik pula, sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat serta mampu mensejahterakan rakyat. Untuk itu, maka proses perencanaan memerlukan keterlibatan masyarakat itu sendiri, diantaranya melalui Forum Konsultasi Publik, Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Musrenbang adalah forum musyawarah …
Apa itu PBDT ?. Mungkin banyak dari kita yang belum mengetahui salah satu langkah pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan diantaranya dengan menggunakan sistem Basis Data Terpadu (BDT) yaitu merupakan sistem data elektronik yang memuat informasi sosial dan ekonomi rumah tangga berikut individu dengan tingkat kesejahteraan terendah yang digunakan dalam penetapan sasaran program perlindungan sosial dan penanggulangan …
Beberapa waktu yang lalu, yaitu pada 5 Desember 2016, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Bappenas bekerjasama dengan Pulse Lab Jakarta telah mengadakan Sosialisasi Pemanfaatan Inovasi Data yang bertempat di Ruang Tanjungpandan Lantai 2 B.W Suite Hotel, Kabupaten Belitung. Pulse Lab Jakarta sendiri merupakan proyek kerjasama pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas dan PBB. Proyek ini adalah …
Sebagai tindak lanjut dari kegiatan sosialisasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Kabupaten Belitung, Bappeda Kabupaten Belitung melaksanakan pertemuan persiapan pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) di ruang pertemuan Bappeda Kabupaten Belitung yang dihadiri unsur dari Bappeda Kabupaten Belitung, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Sosial Kabupaten Belitung, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung, Dinas Komunikasi dan …
ALUR PELAKSANAAN MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) Selengkapnya »
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan bersama dengan Pemerintah Kabupaten Belitung menggelar Sosialisasi Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) kepada Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Belitung, Camat, Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten Belitung, serta Kepala SKPD atau yang mewakili, bertempat di ruang sidang Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung. Membuka kegiatan ini, Wakil Bupati Belitung, Drs. Erwandi A.Rani menyampaikan bahwa …
MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI (MPM) UNTUK DATA KEMISKINAN YANG AKURAT Selengkapnya »
H.AS Hanandjoedin mungkin terdengar asing oleh warga luar pulau Belitung, tetapi tidak bagi warga pulau Belitung. Namanya dijadikan nama Bandara di Pulau Belitung yaitu Bandara H.AS Hanandjoedin yang merupakan pintu masuk bagi setiap masyarakat maupun wisatawan yang hendak ke Pulau Belitung. H.Ahmad Sanusi Hanandjoedin atau yang dikenal H.AS Hanandjoedin lahir pada tanggal 5 Agustus 1910 …
PERJALANAN H.AS HANANDJOEDIN DARI PAHLAWAN DAERAH MENJADI PAHLAWAN NASIONAL Selengkapnya »
Kementerian Dalam Negeri membuat kebijakan baru di awal 2016. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016, semua anak berusia di bawah 17 tahun diwajibkan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Pelaksanaan Program penerbitan Kartu Identitas Anak sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kepemilikan dokumen identitas bagi setiap penduduk, termasuk penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun perlu …
SAATNYA ANAK – ANAK BELITONG MEMILIKI KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) Selengkapnya »
Indonesia sebagai negara berkembang dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tentunya menjadi perhatian pemerintah dalam memberikan fasilitasi sarana air minum dan sanitasi yang berkualitas. Kondisi ini di inisiasi dengan komitmen pemerintah dengan meluncurkan program nasional akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019 dengan capaian 100 % akses air minum …
Program Pamsimas merupakan Program yang bertujuan untuk mengurangi jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target akses air minum dan sanitasi pada tahun 2019 di sektor air minum …
PENETAPAN DESA SASARAN PADA PROGRAM PAMSIMAS DI KABUPATEN BELITUNG Selengkapnya »
Era Desentralisasi Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan institusional sejak era sebelum kemerdekaan. Pada masa kolonialisme, implementasi kebijakan otonomi daerah adalah sentralistik. Sedangkan pada era Orde Lama, Presiden Soekarno memperkenalkan sebuah sistem perpaduan antara nasionalisme, agama dan komunisme. Pada rezim orde baru, pemerintahan dan keuangan daerah tersentralisir di Jawa, yang semakin memperlebar kesenjangan struktur ekonomi …
