Kementerian Dalam Negeri membuat kebijakan baru di awal 2016. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 2 Tahun 2016, semua anak berusia di bawah 17 tahun diwajibkan memiliki Kartu Identitas Anak (KIA). Pelaksanaan Program penerbitan Kartu Identitas Anak sebagai bentuk pemenuhan kewajiban kepemilikan dokumen identitas bagi setiap penduduk, termasuk penduduk yang berusia kurang dari 17 tahun perlu …

SAATNYA ANAK – ANAK BELITONG MEMILIKI KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) Selengkapnya »

Indonesia sebagai negara berkembang dengan laju pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dari tahun ke tahun tentunya menjadi perhatian pemerintah dalam memberikan fasilitasi sarana air minum dan sanitasi yang berkualitas. Kondisi ini di inisiasi dengan komitmen pemerintah dengan meluncurkan program nasional akses universal air minum dan sanitasi tahun 2019 dengan capaian 100 % akses air minum …

PAMSIMAS SEBAGAI STRATEGI DALAM UPAYA PEMENUHAN TARGET KEBUTUHAN DASAR DIBIDANG AIR MINUM DAN SANITASI MASYARAKAT DI PEDESAAN Selengkapnya »

    Program Pamsimas merupakan Program yang bertujuan untuk mengurangi jumlah warga masyarakat kurang terlayani termasuk masyarakat berpenghasilan rendah di wilayah perdesaan yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi, meningkatkan penerapan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat dalam rangka pencapaian target akses air minum dan sanitasi pada tahun 2019 di sektor air minum …

PENETAPAN DESA SASARAN PADA PROGRAM PAMSIMAS DI KABUPATEN BELITUNG Selengkapnya »

Era Desentralisasi Indonesia telah mengalami beberapa kali perubahan institusional sejak era sebelum kemerdekaan. Pada masa kolonialisme, implementasi kebijakan otonomi daerah adalah sentralistik. Sedangkan pada era Orde Lama, Presiden Soekarno memperkenalkan sebuah sistem perpaduan antara nasionalisme, agama dan komunisme. Pada rezim orde baru, pemerintahan dan keuangan daerah tersentralisir di Jawa, yang semakin memperlebar kesenjangan struktur ekonomi …

KEMANDIRIAN FISKAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN KABUPATEN BELITUNG PASCA DESENTRALISASI Selengkapnya »

Penerimaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pasca era desentralisasi menunjukkan peningkatan, hingga pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.2,163 trilyun, jumlah PADnya sendiri sebesar Rp.575 Milyar atau 26,56% dari total pendapatan daerah. Berdasarkan skala interval derajat rasio desentralisasi fiskal,  rasio kemandirian keuangan daerah dan derajat desentralisasi keuangan provinsi Kepulauan Bangka Belitung termasuk dalam kategori cukup, yaitu 26,56%. …

KEMANDIRIAN FISKAL PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DAN KABUPATEN BELITUNG PASCA DESENTRALISASI (Sambungan) Selengkapnya »

Pilkada sudah di depan mata. Pesta demokrasi Pemilihan Kepala Daerah 2018 akan segera kita mulai. Sejumlah 171 daerah akan melaksanakan Pilkada serentak pada tanggal 27 Juni 2018, terdiri dari 115 kabupaten, 39 kota dan 17 provinsi. Lalu, bagaimana kedudukan visi misi kepala daerah dalam sistem perencanaan? PILKADA : Paradigma Baru Politik Lokal Pilkada dilaksanakan serentak …

PILKADA, VISI MISI DAN KAITANNYA DENGAN PERATURAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN Selengkapnya »